LOMBOK BARAT, iNews.id - Penghasilan sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, masih jauh dari ideal. Bahkan, sebagian guru disebut hanya menerima penghasilan Rp250.000 per bulan sehingga DPRD Lombok Barat mendorong adanya kenaikan mulai tahun anggaran 2027.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena penghasilan yang diterima dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab guru sebagai garda terdepan pendidikan. Upaya menaikkan penghasilan PPPK Paruh Waktu kini dibawa dalam pembahasan anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat Syamsuriansyah atau yang akrab disapa Dr. Syam mengatakan, persoalan kesejahteraan guru telah disampaikannya dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saya sudah menyampaikan di Banggar dan saya sudah sampaikan langsung ke Una (Wakil Bupati Lombok Barat, Red) terkait dengan harapan kita, terkait dengan guru,” ujar Dr. Syam, Selasa (1/9/2026).
Dia menuturkan, telah menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha atau Una. Dia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru PPPK Paruh Waktu.
Menurutnya, secara ideal penghasilan PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu, dapat memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun, besaran penghasilan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Kalau bicara ideal namanya gaji PPPK Paruh Waktu atau PPPK ya harus memenuhi standar UMK Kabupaten,” kata legislator Partai Perindo ini.
Kondisi fiskal Kabupaten Lombok Barat yang terbatas membuat penyesuaian penghasilan hingga mencapai standar UMK belum dapat dilakukan secara langsung.
Meski demikian, DPRD tetap berupaya mencari ruang fiskal agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam membayar kontrak PPPK.
“Regulasinya kan dikembalikan kepada kemampuan daerah. Manakala hari ini kemampuan daerah hanya seperti ini, maka kita terima saja dulu sambil melihat ada celah-celah untuk daerah menambah kemampuan daerah untuk membayar kontrak,” ucapnya.
Dia belum dapat memastikan nominal kenaikan penghasilan yang akan diberikan. Besarannya masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dalam pembahasan APBD 2027.
“Untuk menjanjikan sesuatu yang belum pasti kami tidak berani. Kami upayakan ada kenaikan dari yang semula Rp250 ribu menjadi lebih daripada itu. Tapi nominalnya berapa, kami belum berani sebutkan karena melihat platform anggaran,” tuturnya.
Peningkatan kesejahteraan guru dinilai penting karena tanggung jawab mereka tidak sebatas mengajar di ruang kelas. Guru juga berperan dalam membentuk moral, etika, dan karakter generasi muda.
“Peran guru sangat penting. Guru itu garda terdepan dalam rangka memperbaiki moral, etika anak bangsa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Barat,” ucapnya.
Selain itu, dia memastikan pembahasan kesejahteraan tidak hanya diarahkan kepada guru PPPK Paruh Waktu. Tenaga kesehatan juga akan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah.
“Insya Allah kita akan mengawal kepentingan guru dan tenaga kesehatan. Tidak hanya guru ya, tapi juga tenaga kesehatan,” ucapnya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait