MATARAM, iNews.id - Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mengimbau kepada seluruh stakeholder agar memasifkan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini. Dia menegaskan, pernikahan dini sebagai bentuk pelanggaran hak anak dan berdampak negatif.
"Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya kepada anak, keluarga dan negara," kata perempuan yang akrab disapa Ummi Rohmi dikutip dari portal resmi Pemprov NTB, Senin (6/9/2021).
Salah satu dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur yakni akan meningkatkan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, tingginya putus sekolah, pekerja anak yang rentan diberi upah rendah serta turut meningkatkan angka kemiskinan.
“Kita perlu bersinergi, baik pemerintah, daerah, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, media massa, dan lapisan masyarakat lainnya. Melalui regulasi yang dapat diimplementasikan dengan baik, maupun mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak secara masif, dalam bentuk informasi,” tutur Ummi Rohmi.
Selain itu, pemberian materi yang akan diberikan kepada masyarakat dapat digunakan dalam bahasa yang sederhan dan dapat dengan cepat dimengerti oleh masyarakat. Dia juga berharap agar posyandu keluarga bisa mencegah pernikahan anak hingga stunting.
"Materi edukasi kepada masyarakat luas yang diolah dalam bahasa sederhana agar mudah dimengerti anak dan keluarga. Ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di Provinsi NTB" ucapnya.
Editor : Nani Suherni
Artikel Terkait