Bripka MN yang Tembak Mati Sesama Polisi di Lombok Timur Resmi Dipecat

MATARAM, iNews.id - Bripka MN yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap korban Briptu HT dipecat dari anggota Polri. Pemecatan ini tindak lanjut dari kasus penembakan di kawasan Perumahan Griya Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur pada 25 Oktober 2021 silam.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto telah membuat keputusan pemecatan terhadap Bripka MN berdasarkan rekomendasi putusan Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di tingkat Polda NTB.

Baca Juga

Viral Oknum Polisi di Seram Bagian Timur Jadikan Bendera Merah Putih Lap Kaki Mes

"Jadi, Kapolda NTB memutuskan pemecatan sesuai putusan majelis etik yang sebelumnya memberikan rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap MN," ujar Artanto, Selasa (13/9/2022).

Dia mengemukakan, pemberian sanksi berat yang mengartikan MN tidak lagi berdinas di kepolisian ini juga sudah dilaksanakan dalam upacara PTDH di Polres Lombok Timur, tempat MN sebelumnya menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Baca Juga

Oknum Polisi Setubuhi Keponakan, Terungkap saat Korban Enggan Masuk Polwan karena Tak Perawan

"Pemecatan dia sudah diupacarakan di Polres Lombok Timur. Jadi, statusnya sekarang sudah warga biasa, bukan lagi anggota Polri," katanya.

Baca Juga

Kisah Rully, Istri Siri Oknum Polisi di Musi Rawas yang Berjuang Demi Legalitas Anak 

Diketahui, dari hasil autopsi di RS Bhayangkara Mataram, korban Bripti HT dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak peluru yang bersarang di bagian dada sebelah kanan. Hasil tersebut dikuatkan dengan temuan di TKP, yakni dua selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata laras panjang V2 Sabhara Polri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pun telah menyatakan MN terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, MN divonis 17 tahun penjara, lebih rendah satu tahun dari tuntutan jaksa.

Baca Juga

Oknum Polisi Tersangka Narkoba di Bima Ajukan Gugatan Praperadilan, Ini Kata Polda NTB

Upaya hukum MN berlanjut ke tingkat banding. Dalam amar putusan 8 September 2022, Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan mengubah masa hukuman dari 17 tahun menjadi 13 tahun penjara.

Editor: Donald Karouw