Cek Penyaluran Bantuan Tunai PKL dan Warung di NTB, Menko Airlangga: Tercepat dan Tepat Sasaran

Vinka Andini ยท Kamis, 14 Oktober 2021 - 13:27:00 WIB
Cek Penyaluran Bantuan Tunai PKL dan Warung di NTB, Menko Airlangga: Tercepat dan Tepat Sasaran
Menko Airlangga Hartarto (kiri) dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Foto: Istimewa)

MATARAM, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengecek penyaluran bantuan uang tunai kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung (PW), di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (14/10/2021). Bantuan ini disalurkan melalui TNI Polri.

Airlangga menuturkan bantuan tunai PKL dan warung ini sudah mencapai 240.000 orang atau 24 persen dari total target. Dia pun memastikan bantuan ini disalurkan sesuai sasaran.

“Mekanismenya selama ini yaitu Petugas Polri dan TNI akan terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan PW yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi itu akan menerima undangan pengambilan bantuan di kantor polres atau kodim setempat,” kata Menko Airlangga, Kamis (14/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Airlangga sempat dialog dengan beberapa peserta penerima. Dia menanyakan jenis usaha mereka, dan apa saja kebutuhannya yang akan dibantu terpenuhi dengan bantuan tersebut.

“Saya mengapresiasi dan berharap penyaluran bantuan BT-PKLW, terutama di Provinsi NTB ini, dapat berjalan lancar dan benar-benar dapat membantu para PKL dan PW untuk menjaga usahanya yang terdampak penerapan PPKM,” katanya.

“Di sini 100 persen sudah disalurkan dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Kegiatan ini sudah dicek presiden, cepat sekali, dan tepat sasaran,” ucapnya lagi.

Sebagai informasi, sasaran penerima bantuan ini sampai akhir 2021 sebanyak 1 juta orang PKL dan PW yang disalurkan melalui TNI (500.000 orang) dan Polri (500.000 orang). Besaran manfaat yang didapatkan sebesar Rp1,2 juta yang dibayarkan sekali untuk setiap PKL dan pemilik warung.

Kriteria untuk PKL dan pemilik warung yang bisa mendapatkan adalah mereka yang tidak termasuk dalam daftar penerima/calon penerima BPUM. Lokasi usahanya juga harus berada di Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 Tahun 2021. Serta, memenuhi persyaratan yang ditentukan yakni WNI, memiliki e-KTP dan bukan merupakan ASN, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.

Editor : Nani Suherni

Follow Berita iNewsNTB di Google News

Bagikan Artikel: