Hendak Jadi PRT ke Arab Saudi, Puluhan TKW Ilegal Asal Lombok Diamankan BP2MI

LOMBOK TENGAH, iNews.id – Puluhan tenaga kerja wanita (TKW) ilegal asal Lombok diamankan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta. Rencananya mereka akan menjadi pembantu rumah tangga (PRT) ke Arab Saudi.

Kepala UPT BP2MI Mataram Abri Danar mengatakan,  puluhan TKW yang digagalkan berangkat tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Tengah 11 orang, kemudian Lombok Timur 8 orang, Lombok Barat 1 orang dan Kabupaten Lombok Utara 4 orang.

Baca Juga

Jadi Kebanggaan, 5 Tahun NTB Jadi Tuan Rumah MXGP

"Mereka diamankan di salah satu penampungan atau rumah kontrakan di wilayah Jakarta," kata, Jumat (24/6/2022).

Baca Juga

Ketua DPW Perindo NTB Apresiasi Digelarnya Event MXGP Samota Sumbawa

TKW ini, sambungnya, kemudian dipulangkan dan di jemput oleh keluarga masing-masing, namun sebelum pulang harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak kembali berangkat secara ilegal. 

"Ada 24 PMI yang dipulangkan dan semuanya perempuan," sambungnya.

Baca Juga

Polda NTB Libatkan Anjing Pelacak Untuk Amankan MXGP Samota

Para TKW tersebut merupakan hasil pencegahan yang dilakukan BP2MI yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pencegahan ini dilakukan, karena mereka akan diberangkatkan ke luar negeri secara tidak resmi atau non prosedural.

“Mereka akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi," katanya.

Baca Juga

Soal Joki Cilik di Arena Pacuan Kuda Tradisional, Ini Kata Gubernur NTB

Lebih lanjut, pemerintah ingin PMI yang berangkat ke luar negeri itu harus berkompeten, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Provinsi NTB untuk selalu bersinergi dalam menyebarkan informasi terhadap pemberangkatan PMI yang sesuai dengan prosedur.

Baca Juga

Pastikan Tak Ada Jalur Instan, Putri Kapolda NTB Ini Ikuti Rangkaian Tes Pembuatan SIM C

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, M Nursiah menyampaikan terimakasih kepada BP2MI yang telah menggagalkan PMI yang akan berangkat secara ilegal khususnya yang berasal dari Lombok Tengah.

"Warga harus patuh kepada pemerintah jika mau berangkat ke luar negeri, ini penting dilakukan untuk menjaga dan menjamin warga yang mengadu nasib ke luar negeri," katanya.(*)

Editor: Febrian Putra