Kantor DPC PPP Lotim Dirusak Orang Tak Dikenal, Bendera Partai Dirobek

SELONG, iNews.id -  Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur, dirusak orang tidak dikenal saat kantor sepi. Saksi mata menyebutkan jika pelaku juga merobek bendera partai di lokasi tersebut.

Pelaku juga merobek bendera partai, tembok kantor dicoret dengan kata-kata yang kurang enak dibaca, termasuk genteng kantor dipecah dan berserakan.

Baca Juga

Ratusan Penumpang Padati Terminal Arjosari Malang Jelang Libur Nataru

"Perusakkan diduga dilakukan Jumat (18/12/2021) malam lalu, saat kantor sepi," ucap pedagang yang biasa berjualan di kantor PPP tersebut, Selasa (21/12/2021).

Menurutnya, saat ditinggal kantor dalam kondisi bersih. Bahkan sejak perusakan terjadi hingga saat ini, belum ada pengurus partai yang datang untuk melihat kondisi kantor yang dirusak.

Baca Juga

5 Resep Shabu-Shabu Sederhana, Bahan Dasar dan Cara Membuatnya Simpel

"Belum ada kami lihat pengurus yang datang ke kantor PPP Lotim," katanya.
‎
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Lotim yang baru, Lalu Husnan Karyadi saat dikonfirmasi tak memberikan jawaban. Begitu juga Wakil Ketua DPRD Lotim dari PPP Ruhaiman. Ditelepon berkali-kali, HP tak diangkat dan  belum memberikan jawaban apapun.

Sementara itu, Ketua DPW  PPP  NTB,  Muzihir saat dikonfirmasi, mengaku dirinya telah menerima laporan terkait perusakan  kantor DPC PPP Lotim. 

Baca Juga

Kenang Frans Lebu Raya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat Sebut Sosok Guru yang Disukai Siswa

Dia pun telah meminta pengurus dan semua anggota dewan yang berasal dari PPP yang ada di Lombok Timur untuk mengambil langkah tegas dengan melaporkan kejadian ini ke polisi.

"Kita sudah perintahkan pengurus partai dan fraksi untuk melapor," ucapnya.

Muzihir yang juga anggota DPRD NTB ini menjelaskan pihaknya sudah mengetahui siapa aktor dibalik kasus pengrusakan kantor DPC PPP Lotim tersebut.

"Karena kita tahu aktornya makanya kita laporkan, masak kantor yang benda mati  jadi sasaran kalau tidak puas dengan keputusan partai, harusnya ada mekanisme yang dilakukan," katanya.

Editor: Nani Suherni