Kunjungi Lotim, Komisi IX DPR Sarankan Pemerintah Buat Peta Jalan Kesejahteraan Petani Tembakau

LOMBOK TIMUR, iNews.id – Komisi IX DPR menyarankan pemerintah membuat peta jalan bagi kesejahteraan petani tembakau. Hal itu penting dilakukan karena mereka selama ini menjadi mata rantai penting terhadap pendapatan negara. 

Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Nur Nadhifah saat menjadi narasumber pada acara Istighotsah Koalisi Tembakau di Pondok Pesantren Al-Amanan Bagik Nyaka Santri, Lombok Timur, Minggu (12/9/2021).

Baca Juga

Lagi Jemur Tembakau, Petani Ini Terkejut Didatangi Ganjar dan Diberi Hadiah

”Kita membutuhkan kebijakan integratif, lintas kementerian yang melindungi sektor IHT karena menyerap banyak tenaga kerja, pendapatan negara dan sektor paling resilient terhadap Covid- 19,” katanya.

Dia menjelaskan, usaha tani tembakau mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, usaha tani tembakau menjadi primadona masyarakat. Serapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 671 HOK (Hari Kerja Orang) per musim tanam, dibandingkan dengan usaha tani padi hanya 130 HOK. 

Baca Juga

Siswa di Lombok Timur Mulai Belajar Tatap Muka Hari Ini

Nur Nadhifah mengatakan, dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tembakau, tidak kurang dari 50 persen di antaranya adalah buruh tani perempuan.  

Di sisi lain, industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Selain menyumbang pendapatan negara, sektor ini juga memperkuat penyerapan tenaga kerja, terutama perempuan. Mayoritas pekerja di sektor IHT didominasi perempuan. 

Berdasarkan data BPS (2017), tercatat bahwa 86 persen dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau berasal dari kaum perempuan.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan bahwa kebanyakan pekerja di industri rokok kretek tangan adalah perempuan. Mereka menjadikan IHT sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarga.

Menurutnya, saat ini, kondisi perekonomian masih belum stabil sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Jika cukai dinaikkan, imbasnya bakal terjadi efisiensi pengeluaran dengan memangkas sejumlah komponen, baik dari komponen produksi maupun tenaga kerja atau PHK. 

”Kita akan mendorong aturan sektor IHT  tidak berubah setiap tahunnya agar kesejahteraan pekerja atau petani tembakau bisa terwujud,” katanya. 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai harus didistribusikan sebesar-besarnya untuk petani tembakau melalui program dan belanja modal sehingga petani tembakau bisa sejahtera.

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini jumlah pabrikan rokok yang beroperasi di Indonesia berjumlah 700-an, mulai dari pabrik skala kecil sampai industri besar yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang dan didominasi perempuan. Adapun komposisinya terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.

Sementara itu, pada 2018 IHT menyumbang pendapatan negara dalam bentuk cukai sekitar Rp180 triliun dan pajaknya Rp190 triliunan. ”Jadi hampir 10% APBN kita itu didanai oleh IHT,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki