JAKARTA, iNews.id - Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada 5 Oktober 1945, TNI dilahirkan pertama kali dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Sejarah mencatat, Perdana Menteri Mohammad Hatta yang merangkap Menteri Pertahanan pernah melakukan langkah politis yang menimbulkan pergolakan di lingkungan tentara Indonesia.
Hatta menerapkan Program Rasionalisasi dan Reorganisasi (ReRa) di tubuh tentara. Dia melihat jumlah angkatan perang Indonesia sebanyak 463.000 orang tidak sebanding dengan kekuatan anggaran negara.
Negara tidak memiliki anggaran belanja untuk gaji tentara sebanyak itu. Dia juga berpandangan, jumlah tentara yang ada kurang efektif dan efisien.
“Dengan memperkecil angkatan perang, kemudian menyusunnya (melalui reorganisasi tentara), Hatta percaya efektivitas mereka akan bertambah,” demikian dikutip dari buku Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan (1997), Kamis (5/10/2023).
Kebijakan Hatta yang didasarkan pada Perpres Nomor 9 dan Nomor 14 Tahun 1948 menjadikan komando tentara tinggal dua, yakni Komando Jawa dan Komando Sumatera.
Kebijakan ReRa juga berlaku pada Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Perang. Jenderal Sudirman ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil dengan Mayor Jenderal Nasution menjadi wakilnya. Lalu pada Kementerian Pertahanan dibentuk Staf Umum Angkatan Perang.
“Dengan perubahan tersebut pucuk pimpinan TNI dan Gabungan Kepala Staf dibubarkan,” tulis buku tersebut.
Pada 15 Mei 1948, sebanyak tujuh divisi tentara di Jawa dilebur menjadi dua divisi serta ditambah Kesatuan Reserve Umum (tentara cadangan). Seiring itu pangkat-pangkat di ketentaraan diatur ulang.
Pangkat-pangkat diturunkan setingkat agar antara jabatan dan pangkat menjadi seimbang. Sejumlah perwira diberhentikan dari jabatannya dan diangkat sebagai perwira cadangan (opsir reserve).
Kebijakan ReRa Hatta juga membuat TNI Masyarakat yang merupakan kelanjutan dari Biro Perjuangan dibubarkan. FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang paling keras menentang.
Apalagi Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta di bawah Wikana, yakni seorang tokoh kiri, ditiadakan. Tugas-tugasnya diambil alih Dewan Pertahanan Daerah Surakarta.
Kelak, FDR (Front Demokrasi Rakyat) bersama PKI melancarkan pemberontakan Madiun 18 September 1948.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait