Diduga Terlibat Korupsi APBDes 2019, Kades Banyu Urip Lobar Dicekal Bepergian

MATARAM, iNews.id - Kepala Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, periode 2014-2020, Jumayadi, dicekal bepergian ke luar negeri. Dia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana APBDes tahun anggaran 2019.

Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Dhafid Siddiq mengatakan pencekalan diberikan karena yang bersangkutan ada rencana bepergian ke luar negeri.

Baca Juga

KPK Panggil Kepala BPKD Bandung Barat terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos

"Katanya yang bersangkutan ini mau ke luar negeri jadi PMI (Pekerja Migran Indonesia), makanya kita buatkan surat pencekalan melalui imigrasi," kata Dhafid.

Tujuannya, kata dia, untuk mempermudah penyidik dalam menangani kasus yang baru masuk dalam proses penyidikan dan belum mengungkap peran tersangka.

Baca Juga

Kejari Mataram Usut Dugaan Korupsi Bantuan Bibit Sapi di Lobar

"Makanya nanti yang bersangkutan akan kita panggil lagi bersama saksi lainnya. Baru kita gelar, untuk tetapkan tersangka," ujarnya.

Dalam kasus dugaan korupsi dana APBDes Banyu Urip tahun anggaran 2019, aparatur desa di bawah pimpinan Jumayadi diduga tak mampu melaporkan bentuk pertanggungjawabannya dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga

Wali Kota Sorong Diperiksa sebagai Saksi Dugaan Korupsi ATK Tahun 2017

Hal itu pun diperkuat dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Lombok Barat yang menemukan ada kerugian negara dalam pengelolaan dana APBDes Banyu Urip tahun anggaran 2019 dengan nilai mencapai Rp772 juta.

Dari tenggat 60 hari yang diberikan inspektorat, pihak desa mengembalikan kerugian senilai Rp36 juta. Nilai tersebut dikatakan Dhafid, hanya mampu menutupi nilai pembayaran pajak.

Editor: Nani Suherni