Dugaan Jaksa Minta Uang ke Tersangka Bansos di Bima, Kejati NTB: Pasti Kami Telusuri

MATARAM, iNews.id - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara (NTB) akan menelusuri dugaan oknum jaksa meminta uang penghentian kasus tersangka korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk korban kebakaran di Kabupaten Bima. Kejati NTB pun meminta jika ada yang mengetahui perihal tersebut untuk melapor.

"Pasti kami telusuri, kalau ada laporan. Jadi, silahkan lapor saja, itu hak dia, tidak dilarang," kata Juru Bicara Kejati NTB, Efrien Saputra di Mataram, Kamis (8/9/2022).

Baca Juga

Tuntut Bansos, Puluhan Bentor Mogok Massal Tuntut Bansos di Depan Kantor Wali Kota Medan

Dia pun menegaskan apabila ada laporan, bukan hanya pihak Kejati NTB yang akan menelusuri dugaan tersebut. Laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan jaksa itu juga berpeluang masuk dalam penelusuran Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejaksaan Agung.

"Bukan hanya dari kami saja nantinya, dari Kejagung juga bisa turun tangan, melalui Satgas 53," ujarnya.

Baca Juga

Polres se-Jawa Tengah Bagikan Bansos ke Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM

Munculnya dugaan oknum jaksa yang meminta uang penghentian kasus ini terungkap dari keterangan Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Andi Sirajudin. Dia merupakan salah satu dari tiga tersangka.

Sirajudin menyampaikan bahwa adanya permintaan uang Rp50 juta itu terjadi sebelum jaksa menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Bansos Korban Kebakaran di Bima, Kejati NTB Lengkapi Berkas Tersangka

"Jadi, uang itu diminta kepada tersangka lain, bukan ke saya. Dimintanya saat kami bertiga belum jadi tersangka," kata Sirajudin.

Diketahui, program bansos ini berjalan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp5,3 miliar dari Kementerian Sosial RI. Penerima manfaat berasal dari korban bencana kebakaran di tahun 2020. Tercatat ada 258 penerima manfaat.

Setiap penerima mendapatkan bantuan dana dari kementerian secara langsung ke rekening pribadi masing-masing.

Anggaran diterima dalam dua tahap, 60 persen untuk tahap pertama, sisanya diberikan dengan syarat penerima harus membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

Pihak dinsos pun diduga membantu para penerima untuk membuat SPJ. Namun, dengan syarat biaya administrasi senilai Rp500.000 per penerima.

Bantuan dengan syarat biaya administrasi dari pihak dinsos ini yang kemudian menjadi dasar kejaksaan menetapkan Andi Sirajudin bersama dua orang lain sebagai tersangka.

Andi Sirajudin menjadi tersangka bersama Mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kabupaten Bima Ismun dan Pendamping Penyaluran Bansos Kebakaran Sukardi.

Editor: Nani Suherni