Kunjungi Lotim, Komisi IX DPR Sarankan Pemerintah Buat Peta Jalan Kesejahteraan Petani Tembakau

Nani Suherni ยท Minggu, 12 September 2021 - 22:07:00 WIB
Kunjungi Lotim, Komisi IX DPR Sarankan Pemerintah Buat Peta Jalan Kesejahteraan Petani Tembakau
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Nur Nadhifah saat menjadi narasumber pada acara Istighotsah Koalisi Tembakau di Pondok Pesantren Al-Amanan Bagik Nyaka Santri, Lombok Timur, Minggu (12/9/2021). (Foto: ist)

LOMBOK TIMUR, iNews.idKomisi IX DPR menyarankan pemerintah membuat peta jalan bagi kesejahteraan petani tembakau. Hal itu penting dilakukan karena mereka selama ini menjadi mata rantai penting terhadap pendapatan negara. 

Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Nur Nadhifah saat menjadi narasumber pada acara Istighotsah Koalisi Tembakau di Pondok Pesantren Al-Amanan Bagik Nyaka Santri, Lombok Timur, Minggu (12/9/2021).

”Kita membutuhkan kebijakan integratif, lintas kementerian yang melindungi sektor IHT karena menyerap banyak tenaga kerja, pendapatan negara dan sektor paling resilient terhadap Covid- 19,” katanya.

Dia menjelaskan, usaha tani tembakau mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, usaha tani tembakau menjadi primadona masyarakat. Serapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 671 HOK (Hari Kerja Orang) per musim tanam, dibandingkan dengan usaha tani padi hanya 130 HOK. 

Nur Nadhifah mengatakan, dari banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha tembakau, tidak kurang dari 50 persen di antaranya adalah buruh tani perempuan.  

Di sisi lain, industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Selain menyumbang pendapatan negara, sektor ini juga memperkuat penyerapan tenaga kerja, terutama perempuan. Mayoritas pekerja di sektor IHT didominasi perempuan. 

Berdasarkan data BPS (2017), tercatat bahwa 86 persen dari seluruh pekerja di sektor pengolahan tembakau berasal dari kaum perempuan.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan bahwa kebanyakan pekerja di industri rokok kretek tangan adalah perempuan. Mereka menjadikan IHT sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarga.

Menurutnya, saat ini, kondisi perekonomian masih belum stabil sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Jika cukai dinaikkan, imbasnya bakal terjadi efisiensi pengeluaran dengan memangkas sejumlah komponen, baik dari komponen produksi maupun tenaga kerja atau PHK. 

Editor : Kastolani Marzuki

Halaman : 1 2