Kondisi fiskal Kabupaten Lombok Barat yang terbatas membuat penyesuaian penghasilan hingga mencapai standar UMK belum dapat dilakukan secara langsung.
Meski demikian, DPRD tetap berupaya mencari ruang fiskal agar pemerintah daerah memiliki kemampuan lebih besar dalam membayar kontrak PPPK.
“Regulasinya kan dikembalikan kepada kemampuan daerah. Manakala hari ini kemampuan daerah hanya seperti ini, maka kita terima saja dulu sambil melihat ada celah-celah untuk daerah menambah kemampuan daerah untuk membayar kontrak,” ucapnya.
Dia belum dapat memastikan nominal kenaikan penghasilan yang akan diberikan. Besarannya masih akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dalam pembahasan APBD 2027.
“Untuk menjanjikan sesuatu yang belum pasti kami tidak berani. Kami upayakan ada kenaikan dari yang semula Rp250 ribu menjadi lebih daripada itu. Tapi nominalnya berapa, kami belum berani sebutkan karena melihat platform anggaran,” tuturnya.
Peningkatan kesejahteraan guru dinilai penting karena tanggung jawab mereka tidak sebatas mengajar di ruang kelas. Guru juga berperan dalam membentuk moral, etika, dan karakter generasi muda.
“Peran guru sangat penting. Guru itu garda terdepan dalam rangka memperbaiki moral, etika anak bangsa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Barat,” ucapnya.
Selain itu, dia memastikan pembahasan kesejahteraan tidak hanya diarahkan kepada guru PPPK Paruh Waktu. Tenaga kesehatan juga akan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah.
“Insya Allah kita akan mengawal kepentingan guru dan tenaga kesehatan. Tidak hanya guru ya, tapi juga tenaga kesehatan,” ucapnya.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait