Disnakertrans NTB Gagalkan Pemberangkatan 53 Calon Pekerja Migran secara Ilegal ke Kanada

Antara · Senin, 07 Juni 2021 - 22:16:00 WIB
Disnakertrans NTB Gagalkan Pemberangkatan 53 Calon Pekerja Migran secara Ilegal ke Kanada
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi. (Foto: Antara)

MATARAM, iNews.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggagalkan pemberangkatan 53 orang dari Lombok Tengah ke Kanada. Puluhan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) itu dijanjikan segera berangkat oleh para calo yang mengaku agensi dari PT Yanbu Al Bahar (PT YAB) berkantor pusat di Jakarta.

Adapun CPMI yang direkrut berasal dari wilayah Desa Jurang Jaler, Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 53 orang CPMI yang direkrut tersebut telah mengeluarkan uang untuk pembuatan paspor serta medical check up sebesar masing-masing Rp2 juta per orang.

"Aktivitas rekruitmen calon pekerja migran di Lombok Tengah ini dilakukan para calo. Mereka telah merekrut 53 orang yang dijanjikan akan diberangkatkan ke Kanada," kata Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi di Mataram, Senin (7/6/2021).

I Gede Putu Aryadi menjelaskan, berdasarkan data dan informasi dari Kepala BP2MI Mataram Abri Danar, PT YAB belum memiliki Surat Izin Perekrutan (SIP) untuk tujuan negara penempatan Kanada. Karena itu, aktivitas yang dilakukannya ilegal dan nonprosedural.

Selain itu, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/1137/PK.02.02/IV/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru, hingga saat ini tidak ada atau belum tersedia alokasi job order bagi PMI dengan negara penempatan Kanada.

"Kami kira, CPMI yang direkrut ini akan diberangkatkan secara ilegal. Dari fakta-fakta dan informasi yang kami dapatkan di lapangan, tidak menutup kemungkinan, ada kejahatan penipuan atau TPPO," katanya.

Dia menjelaskan, kasus yang terjadi di Lombok Tengah bermula dari laporan warga setempat. Pihaknya langsung menurunkan tim dan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk klarifikasi kepada pihak atau oknum yang melakukan perekrutan dan J yang ditunjuk untuk melakukan pelatihan bahasa Inggris kepada CPMI.

"Hasil klarifikasi itu ditemukan adanya indikasi pelanggaran oleh perusahaan tersebut, yang berpotensi merugikan calon pekerja," katanya.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2