Nekat Nikah Siri Tanpa Izin Pengadilan hingga Punya Anak, Ketua KPU di NTB Disanksi

Nani Suherni ยท Rabu, 24 Agustus 2022 - 15:17:00 WIB
Nekat Nikah Siri Tanpa Izin Pengadilan hingga Punya Anak, Ketua KPU di NTB Disanksi
Ilustrasi Nekat Nikah Siri Tanpa Izin Pengadilan hingga Punya Anak, Ketua KPU di NTB Disanksi(Foto: Garakta Studio)

JAKARTA, iNews.id -  Ketua KPU Kabupaten Dompu, Arifudin nekat menikah siri tanpa izin pengadilan hingga memiliki anak. Atas tindakannya tersebut, Arifudin pun dijatuhi saksi peringatan.

Diketahui, Arifudin merupakan Teradu dalam perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 yang diadukan oleh Didik Hermawan Luhulima. Sidang ini diadakan secara tertutup karena berkaitan dengan dugaan asusila pada 4 Agustus 2022.

"Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Arifuddin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Dompu sejak Putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis, Alfitra Salam saat membacakan amar putusan perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 yang diterima iNews, Rabu (24/8/2022).

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai Arifudin telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (4) huruf c Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur larangan bagi Penyelenggara Pemilu melakukan pernikahan siri. 

Pokok aduan perkara nomor 24-PKE-DKPP/VII/2022 sendiri memang mendalilkan bahwa Arifudin telah melakukan hubungan tidak pantas di luar pernikahan dengan seorang perempuan yang merupakan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Dompu periode 2020-2021.

Dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup pada 4 Agustus 2022 lalu terungkap bahwa Arifudin melakukan pernikahan siri dengan Anggota PPS periode 2020-2021, Nurpati, pada 5 Februari 2021. Pernikahan siri ini dilakukan saat Arifudin masih berstatus suami dari Sri Hartati.

Arifudin berdalih bahwa Sri Hartati menderita sakit stroke yang sulit untuk disembuhkan. Alasan tersebut dianggap menghalangi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seseorang istri.

Meskipun telah mendapat izin dari Sri Hartati untuk melakukan poligami, DKPP menilai bahwa Arifudin telah mengabaikan ketentuan selain Pasal 90 ayat (4) huruf c PKPU 4/2021 yang telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Editor : Nani Suherni

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: