Bupati Lombok Timur Diperiksa Kejati NTB, Ada Apa?

MATARAM, iNews.id -  Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy diperiksa  tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, M. Juani Taufik menyebutkan, bupati diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam kegiatan tambang pasir besi di Blok Dedalpak.

Juani pun menjelaskan, pemeriksaan terhadap HM Sukiman Azmy sebagai bagian dari tugasnya sebagai pejabat publik.

Baca Juga

3 Kajari di NTB Masuk Daftar Mutasi Jaksa Agung, Ini Rinciannya

"Kalau ada panggilan dan pemeriksaan itu adalah bagian dari tugas karena kita melaksanakan administrasi dan tanggung jawab kepada publik," ujarnya di Mataram, Jumat (17/2/2023).

Dia mengatakan kapasitas bupati saat memenuhi panggilan Kejati NTB itu sebagai saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus kegiatan tambang pasir besi di Blok Dedalpak dengan luas lahan 1.348 hektare.

Baca Juga

Mutasi Kejaksaan Agung, Kajati dan Wakajati NTB Masuk Daftar, Ini Penggantinya

"Posisi beliau (Bupati) diminta sebagai saksi, terkait bagaimana peran dalam proses perizinan. Dan sampai di situ clear," ucapnya.

Dijelaskan pemeriksaan itu seputar  bagaimana pada tataran pelaksanaan perizinan. Di mana kebijakan dan kapasitas itu di luar tugas bupati beliau. Menurutnya,  pascapemeriksaan oleh tim penyidik kejaksaan, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy sudah meminta seluruh jajarannya untuk terbuka dan kooperatif jika ada panggilan karena saat pemeriksaan tersebut bupati diminta menjelaskan pada tataran terkait keabsahan izin, sehingga tidak perlu ada yang khawatirkan.

Baca Juga

Kejati NTB Hukum 8 Jaksa, Terbukti Langgar Disiplin hingga Perbuatan Tercela

"Ini masih dalam tataran tahap pelaksanaan perizinan. Kalau kebijakan itu ada tahap formulasi dan tahap implementasi. Nah informasi yang kami terima ini pada tataran implementasi kebijakan," ucap Taufik.

Disinggung langkah yang akan di tempuh Pemkab Lombok Timur terkait izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Anugerah Mitra Graha (AMG), Sekda menyatakan bahwa sepenuhnya kewenangan ada di tangan Pemerintah Provinsi NTB.

Baca Juga

Penanganan Kasus Korupsi Dermaga Apung Labuhan Lalar Diambil Alih Kejati NTB

Namun demikian, ditegaskan Taufik, pemanggilan dan pemeriksaan Bupati HM Sukiman Azmy oleh tim penyidik kejaksaan tak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur.

Editor: Nani Suherni